Makassar, Selasa 21 Oktober 2025 — Dalam semangat memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia memperingati Hari Bhakti Kementerian HAM ke-1 yang digelar di Jalan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (21/10/2025).
Mengusung tema “Bersama Memperkuat Fondasi Pembangunan Hak Asasi Manusia”, peringatan ini menjadi tonggak penting bagi Kementerian HAM yang baru terbentuk dalam satu tahun terakhir. Momentum ini sekaligus menjadi ajang refleksi atas perjalanan awal lembaga tersebut dalam membangun sistem penegakan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian HAM, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif dalam bidang advokasi dan edukasi HAM.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menegaskan bahwa peringatan Hari Bhakti ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
“Kementerian Hak Asasi Manusia hadir untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dapat diterapkan dalam setiap aspek pembangunan nasional. Melalui kerja sama seluruh pihak, kita ingin memperkuat fondasi HAM demi Indonesia yang lebih berkeadilan dan beradab,” ujar Daniel Rumsowek.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian HAM Sulawesi Selatan juga memaparkan berbagai capaian selama sembilan bulan terakhir sejak pembentukan kantor wilayah di Makassar. Sejumlah program penguatan kapasitas aparatur negara dan masyarakat telah dijalankan di berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan serta wilayah kerja tambahan di Sulawesi Tenggara.
Ayusriadi, dari bidang Pendidikan dan Penyuluhan KemenHAM Sulsel, menjelaskan bahwa program tersebut mencakup penguatan kapasitas bagi aparatur negara, masyarakat umum, komunitas, serta pelaku usaha. Hingga Oktober 2025, sebagian besar target nasional telah tercapai bahkan melampaui ekspektasi di beberapa sektor.
“Misalnya, untuk komunitas masyarakat, target awal kami adalah membina lima kelompok, namun saat ini sudah mencapai sepuluh kelompok aktif. Begitu pula di sektor pelaku usaha, dari target sepuluh entitas, kini sudah lebih dari lima puluh yang telah mendapat pembinaan terkait pemahaman HAM,” jelas Ayusriadi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas ini sangat penting agar dalam pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, maupun pengambilan keputusan, seluruh aparatur pemerintah menjunjung tinggi standar operasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip HAM.
Selama periode Maret hingga Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan telah menerima sembilan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. Seluruh laporan tersebut, menurut Daniel Rumsowek, telah dikomunikasikan dan ditangani melalui mekanisme mediasi, verifikasi, serta penyuratan resmi kepada pihak terkait.
Dari sembilan laporan tersebut, tujuh telah terselesaikan dengan baik, sementara dua lainnya masih dalam proses tindak lanjut.
“Kami berupaya untuk tidak menunggu laporan datang, tetapi juga proaktif menjemput isu-isu di masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini penting agar pelayanan publik yang berbasis HAM dapat berjalan lebih cepat dan responsif,” ujar Daniel.
Ia juga menegaskan bahwa regulasi penanganan pengaduan kini mengacu pada Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025, menggantikan aturan lama dari Kemenkumham yang telah dicabut.
Peringatan Hari Bhakti Kementerian HAM ke-1 juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sosial dan edukatif, di antaranya dialog publik, pemberian penghargaan bagi pegiat HAM daerah, serta pameran tematik yang menampilkan perjalanan dan kontribusi Kementerian HAM selama satu tahun terakhir.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa penegakan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh elemen bangsa
Menutup kegiatan, Daniel Rumsowek menyampaikan harapan agar semangat Hari Bhakti pertama ini menjadi pijakan kuat bagi keberlanjutan lembaga yang baru berdiri tersebut.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, yang memiliki peran penting dalam melakukan fungsi kontrol sosial. Tujuan kami satu — memastikan seluruh warga negara dapat hidup layak dan hak-hak dasarnya terlindungi,” pungkasnya.
Dengan digelarnya peringatan Hari Bhakti Kementerian Hak Asasi Manusia ke-1 di Makassar, semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin tumbuh kuat, guna memperkokoh pondasi pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal dan keadilan sosial.
KABIRO Kota Makassar Jumriati
＼ Get the latest news ／
