Home / daerah

Senin, 6 Januari 2025 - 22:58 WIB

Hadapi Perselisihan Hasil Pilkada di MK, Kajati Sulsel Agus Salin Siapkan Jaksa Pengacara Negara Dampingi KPU

Guproni

Apinusantara.com- KEJATI SULSEL, Makassar— Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim menghadiri Rapat Koordinasi Pendampingan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan antara KPU Provinsi dan Kejaksaan Tinggi serta KPU Kabupaten/Kota dan Kejari di Hotel Hyatt Place Makassar, Senin (6/1/2025).

 

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Sulsel, Hasbullah dan jajaran komisioner KPU Sulsel lainnya. Serta KPU Kabupaten/Kota dan Kajari dari 10 kabupaten/kota di Sulsel.

Kajati Sulsel, Agus Salim mengatakan sejak awal sebelum tahapan dimulai, Kejaksaan berkomitmen mendampingi KPU dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Kita mendukung sepenuhnya KPU Sulsel bersama KPU Kabupaten/Kota. Saya berharap teman-teman JPN (Jaksa Pengacara Negara) dan KPU untuk mempelajari putusan dan gugatan yang pernah masuk di MK pada Pilkada sebelumnya,” kata Agus Salim.

Baca Juga :  Polemik Arang Bakau Kubu Raya: Pengamat Ingatkan Bahaya Menyalahkan Warga Secara Sepihak

Dari 11 gugatan yang masuk, Kajati Sulsel meminta KPU dan JPN memetakan mana yang paling urgen dan membutuhkan perhatian serius. Sinergi dan elaborasi perlu ditingkatkan agar sukses menghadapi sengketa Pilkada di MK.

Diketahui gugatan Pilkada yang masuk dan akan berproses Mahkamah Konstitusi dari Sulsel, mulai dari Pilgub Sulsel, Pilkada Kota Makassar, Parepare dan Palopo, serta Pilkada Kabupaten Takalar, Pangkep, Jeneponto, Pinrang, Toraja Utara, Bulukumba dan Selayar.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejati Sulsel bersama jajaran dalam menghadapi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada di Sulsel.

Baca Juga :  Ribuan Warga Padati Open House Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin di Kediaman Pribadi

“Urusan Pilkada ini, ujungnya pasti kembali berurusan dengan Kejaksaan. Kami mohon arahan dari Pak Kajati Sulsel terkait persiapan PHP ini,” kata Hasbullah.

Hasbullah menyebut sinergi antara KPU dan Kejati menjadi percontohan nasional. Bahkan berhasil membawa Sulsel menjadi kategori teraman kedua atau zona hijau dari sebelumnya masuk 5 besar kategori rawan.
“Di level provinsi, apa yang dilakukan KPU Sulsel dengan Kejati Sulsel jadi perbincangan. Kita sudah bertemu dengan teman-teman JPN, sementara daerah lain masih mencari jadwal,” tutup Hasbullah.

Makassar, 6 Januari 2025
KASI PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULSEL
SOETARMI, S.H., M.H.

Jurnalis : Jumriati

\ Get the latest news /

Share :

Baca Juga

daerah

Bos Kayu Ilegal Ditangkap Gakkum: Dugaan Pemalsuan Dokumen dan TPPU Menguat

daerah

Dua Bulan Pasca Penggerebekan Gudang Oli Palsu, Polda Kalbar Belum Tetapkan Tersangka, Publik Pertanyakan Transparansi Penegakan Hukum

daerah

Heboh! Bule Mengamuk dan Hantam Pemilik Warung di Bali, CCTV Ungkap Aksi Brutal yang Bikin Warga Trauma

daerah

Polresta Pontianak Serahkan Kasus Kekerasan Seksual Anak ke Polda Kalbar, Penyidikan Dilanjutkan

daerah

Camat Ujung Pandang dan Lurah Baru Hadiri Buka Puasa Bersama Pemkot  Kota Makassar

daerah

Klarifikasi Terkait Isu PETI di Bengkayang: Kepala Desa Rantau Bantah Terlibat, Desak Penegakan Hukum yang Transparan

daerah

Kepala Diskumdag Pontianak Enggan Wawancara Soal Pasar Murah, Wali Kota Tegur: “Seharusnya Bisa Jelaskan Kegiatannya”

daerah

HEBOOOH…PENCARIAN DUA ANAK KECIL HANYUT DI SUNGAI CISIMEUT BELUM DITEMUKAN
PAGE TOP